KeberadaanKomnas Ham juga dapat mendukung terjadinya gugatan cerai oleh perempuan. Menurut Yunianti Chuzaifah wakil ketua Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir sebanyak 260.000 perempuan mengalami kekerasan dan melaporkan yang dialaminya ke Komnas Ham, dan menyebutkan pelaku
- Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak paling mendasar dalam kehidupan manusia di dunia. HAM adalah suatu hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia. Hak asasi manusia dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. HAM bersifat universal atau menyeluruh karena dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama, suku, budaya, dan identitas lain yang diakui secara internasional karena setiap manusia memiliki latar belakang hidup yang berbeda-beda. Lalu, mengapa HAM diperlukan? Menjadi Parameter Pembangunan Internasional Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara yang mengabaikan HAM akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Sanksi yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kesepakatan bersama. Maka sudah dipastikan hal ini akan menghambat pembangunan nasional suatu negara di kancah internasional. Pada dasarnya sebuah negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan warganya. Baca juga Komnas HAM Ungkap Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Yogyakarta Ketidakmampuan sebuah negara dalam satu hal diimbangi dengan kemampuan negara lain di lain hal. Sehingga terciptalah keseimbangan pembangunan internasional. Sesuai dengan Nilai Agama dan Budaya Bangsa Intisari ajaran agama adalah kedamaian dan ketenteraman. Budaya masing-masing etnis di Indonesia sudah menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan masyarakat, peribahasa, dan adat sebagai Program Nasional yang Didukung Peraturan Perundang-undangan Tujuan utama penyelenggaraan negara adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang merdeka dan bermartabat. Setiap orang berhak terbebas dari belenggu ketidakberdayaan akibat keterbatasan sosial, ekonomi, geografis, dan keterbatasan lain di luar kontrolnya. Perwujudan masyarakat yang merdeka mensyaratkan paling sedikit tiga hal yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia, terciptanya perdamaian, dan terwujudnya pembangunan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas pemerintahan yang berdasarkan hukum dalam sebuah masyarakat. Setiap individu dapat berbicara, beribadah, dan berorganisasi secara bebas tanpa adanya diskriminasi. Hak asasi manusia dalam wujud hak sipil dan hak politik harus berjalan beriringan dengan adanya jaminan keamanan dan pelaksanaan pembangunan yang saling menguatkan. Hal-hal tersebut dijamin keberlangsungannya di Indonesia melalui Undang-Undang atau UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baca juga Komnas HAM Duga Ada 19 Pelaku Tindakan Kekerasan di Kerangkeng Manusia Langkat HAM sebagai Kontrol Sosial Kontrol sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial. Hak asasi manusia sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap menyimpang serta sanksi apa yang dapat dilakukan oleh hukum. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dengan proses pengendalian atau kontrol sosial adalah untuk mencapai keserasian dan perdamaian di dalam masyarakat. Sehingga, tercipta keadaan yang damai, adil, dan tertib. Sebaliknya, keadaan yang kacau balau tidak mustahil terjadi jika HAM tidak ditegakkan. Referensi Sudi, Moch. 2016. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Bandung CV Rasi Terbit Renggong, Ruslan dan Aulia Rachma Ruslan. 2021. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta Kencana Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
PadahalKomnas HAM menengarai adanya pelanggaran HAM berat pada penangan demonstrasi mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Salah satu indikasi sulitnya membongkar kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting (berkuasa) pada saat itu atau bahkan sampai saat ini sehingga ada banyak kepentingan yang menghalang-halangi penuntasa kasus ini. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pada hari ini diperingati berdirinya Komnas Ham di Indonesia tepatnya pada tanggal 7 juni 1993. Sehingga sudah berumur 30 tahun berdirinya komisi ini. Sudah banyak kasus yang diselesaikan dan berkaitan dengan pelanggaran HAM. Namun masih banyak yang dapat diselesaikan karena sangat berkaitan dengan kepentingan para pemegang kekuasaan di negeri Indonesia saja mulai kasus peristiwa tahun 1965 - 1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982 - 1985, peristiwa kerusuhan tahun 1998, peristiwa Wamena Papua tahun 2003, kasus perdagangan dan perbudakan manusia di rumah Bupati Langkat Sumatera Utara tahun 2002, sampai kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Hutabarat oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo. Dan terakhir adalah kasus penganiayaan David Ozora yang sedang disidangkan. Tentunya kasus kasus yang terjadi ini harus berpihak kepada rakyat bukan kepentingan pada pemegang kekuasaan di negeri ini. Apalagi Komnas Ham merupakan lembaga independen tidak boleh diintervensi oleh pemerintah demi kepentingannya. Bila hal ini dilanggar maka lebih baik Komnas Has dipertimbangkan pendiriannya karena sudah menyimpang dari tujuan dan fungsi pendiriannya. Ketua Komnas Ham harus bertindak tegak dan berpihak kepada pemerintah atau oknum yang mementingkan pribadi dan golongan saja dengan mengorbankan orang lain. Sadarilah dengan hati nurani bahwa HAm merupakan hal yang urgen dalam sebuah negara seperti Indonesia apalagi PBB sangat tegas terhadap hal ini. Marilah kita bersama menghancurkan oknum atau kelompok tertentu yang akan melakukan pelanggaran HAM demi kepentingan mereka. Semoga rakyat Indonesia merasa damai beradav di negeri ini. Lihat Kebijakan Selengkapnya
Meningkatkanperlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Alat Kelengkapan Lembaga Alat kelengkapan Komnas HAM terdiri atas Sidang Paripurna dan Subkomisi.
belum ada pengakuan pembela HAM secara maksimal di ketentuan undang-undangJakarta ANTARA - Belum maksimalnya pemahaman akan pentingnya kehadiran pembela Hak Asasi Manusia HAM dan lingkungan hidup di masyarakat termasuk salah alasan mengapa masih muncul gugatan terhadap aktivis, kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah. "Memang masih belum ada pengakuan pembela HAM secara maksimal di ketentuan undang-undang, itu penting dan menjadi persoalan sangat serius. Kemudian belum ada pemahaman pemerintah dan publik akan peran serta dan kehadiran pembela HAM," kata Hairansyah dalam diskusi online soal perlindungan hukum pembela HAM dan lingkungan hidup di Jakarta, Senin. Menurut dia, yang diperlukan adalah penguatan hukum untuk pembela HAM dan aktivis lingkungan hidup untuk menghindarkan mereka menjadi target akibat aktivitas advokasi mereka. Baca juga Komnas HAM catat delapan penanganan COVID-19 berpotensi langgar HAM Baca juga Sejumlah aktivis minta Komnas HAM beri Veronica Koman perlindungan Selain itu, penguatan lembaga non-struktural seperti Komnas HAM, Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk memastikan ada pengawasan yang nyata. Jaringan dan solidaritas juga diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap aktivis terjadi. Tapi salah satu yang paling penting adalah penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya advokasi HAM, ujar Hairansyah di diskusi yang diadakan lembaga non-pemerintah Auriga Nusantara itu. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, yang mengatakan belum adanya perlindungan yang cukup terkait aktivis HAM dan lingkungan hidup. Baca juga LPSK menawarkan perlindungan aktivis lingkungan NTB korban penyerangan Baca juga Aktivis Papua Barat ajukan perlindungan ke LPSK Dia memberikan contoh bagaimana pakar kehutanan Basuki Wasis dan pakar kebakaran hutan Bambang Hero Saharjo yang sempat digugat karena memberikan keterangan ahli dalam kasus lingkungan hidup. Kedua akademisi dari Institut Pertanian Bogor IPB itu menjadi saksi ahli dalam dua kasus yang berbeda. Hal itu patut menjadi sorotan, kata Asep, mengingat setiap ahli yang memberikan keterangan di persidangan seharusnya tidak dapat digugat secara perdata atau pidana. "Melihat kondisi sekarang menjadi sangat penting untuk merealisasikan ide sebelumnya terkait merevisi undang-undang HAM untuk memberikan tempat tersendiri bagi perlindungan pembela HAM," kata dia. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM meski belum ada aturan secara spesifik terkait perlindungan bagi aktivis. Baca juga Aktivis Lampung tanda tangani petisi pemenuhan HAM Baca juga LPSK terima permohonan perlindungan saksi kasus LumajangPewarta Prisca Triferna ViolletaEditor Budhi Santoso COPYRIGHT © ANTARA 2020
Komitmentersebut ditunjukkan dengan adanya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang akrab disebut KOMNAS HAM. Tentang peraturan hukum HAM, Indonesia berpegang teguh kepada hukum tertinggi, kesamaan martabat, dan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia melalui cara-cara demokratis dan konstitusional. JATIMTIMES - Hak Asasi Manusia HAM adalah konsep hukum dan norma yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak bawaan untuk menjadi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal karena berlaku untuk semua orang kapan saja, di mana saja. Sebagai aturan umum, Hak Asasi Manusia tidak dapat Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada semua individu dan tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Jaminan kebebasan Hak Asasi Manusia tertuang dalam UUD 1945 yang diatur dengan beberapa ketentuan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anugerah yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh hukum, pemerintahan, dan semua hak asasi manusia dan martabat untuk kehormatan dan martabat. Istilah lain untuk hak konstitusional warga negara adalah bahwa beberapa dari hak-hak ini bersifat universal dan karena itu tidak dapat dibedakan berdasarkan negara, ras, agama, atau jenis kelamin. Deklarasi tersebut disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Prancis, pada tanggal 10 Desember 1948, karena berbagai kejahatan tragis terhadap kemanusiaan selama era kolonial dan setelah Perang Dunia II. Karena peristiwa bersejarah ini, 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia, yang dirayakan oleh semua negara, termasuk Asasi Manusia sangat penting dalam setiap aspek kehidupan. Hak asasi manusia membantu melindungi semua individu, merasa aman, dan menggunakan hak mereka sebagai orang yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Hidup tanpa hak asasi manusia merampas hak orang lain dan menghilangkan tindakan yang tidak berdasarkan kesadaran atau tanggung jawab, saling menghormati antar manusia, moral, dan etika. Hak biasanya datang dengan kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi manusia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 39 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang jika tidak ditegakkan, tidak memungkinkan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki sebab dan akibat. Orang memperoleh haknya dengan memenuhi kewajibannya. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban menciptakan kesenjangan sosial yang pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini. Baik itu dilakukan oleh masyarakat, penyelenggara negara, maupun pemerintah. Pelanggaran HAM ini harus dilawan secara tegas oleh negara. Jika kita tidak menangani ini dengan tegas, semua orang akan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan konsep kewajiban hak asasi manusia dalam negara, pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara dan perangkatnya tidak mau atau gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasinya. Singkatnya, pengertian pelanggaran HAM yang sebenarnya adalah segala tindakan atau kelalaian negara dan perangkatnya karena diberdayakan oleh negara yang berujung pada pembatasan atau hilangnya penikmatan HAM. Pelanggaran HAM terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM. Hal ini dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Hal ini karena mereka sengaja wajib atau sengaja pentingnya Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia harus ditegakkan. Penegakan Hak Asasi Manusia harus dilakukan karena merupakan bentuk pencegahan terhadap penyimpangan dari norma yang berlaku. Pemerintah telah berupaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui Komnas HAM, Komisi Nasional, pembentukan anti kekerasan terhadap perempuan, dan perlindungan anak Indonesia. Namun, terlepas dari upaya banyak negara dan pemerintah, masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, upaya pemerintah belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih percaya diri dalam upayanya. Dan kita sebagai warga negara perlu menghormati hak orang lain dan sadar memenuhi kewajiban kita untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kita.

KeberadaanKomnas HAM diatur dalam Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga Negara mandiri setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Alasan Pemerintah Membentuk Lembaga Independen Komnas HAM Adalah A. Demi kepentingan bangsa & negara B. Karena Indonesia didasari HAM C. Sudah ada perjuangan HAM sejak dahulu D. Karena HAM merupakan hak asasi manusia sejak lahir E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia Jawaban E. Dalam rangka menegakkan masalah HAM di Indonesia Alasan Pemerintah Membentuk Lembaga Independen Komnas HAM Adalah Untuk Menegakkan HAM Di Indonesia. HAM menjadi bagian yang sangat penting untuk dilindungi dan dihormati karena HAM dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dicabut paksa, dicuri, atau dihilangkan. Pemerintah membentuk Lembaga Komnas HAM juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM di Indonesia, meningkatkan kondisi aman dan kondusif dalam pelaksanaan HAM, memberi perlindungan atas HAM di Indonesia, serta menegakkan HAM di Indonesia.
KeberadaanKomnas HAM diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 pasal 75 sampai pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh presiden. Komnas HAM atau yang juga dikenal dengan nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan sebuah lembaga Negara di Indonesia yang memilik fungsi dan juga tugas yang sangat penting, yaitu mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia seringkali dikaitkan dengan hak yang dimiliki oleh manusia sejak manusia tersebut lahir, sehingga pelanggaran terhadap hak ini merupakan salah satu pelanggaran yang hak asasi manusia yang umum dibicarakan adalah hak untuk hidup, hak untuk memperoleh penghasilan yang layak, hak untuk menyuarakan pendapat, mengangani berbagai macam hak untuk berkarya dan berbagai macam hak adalah beberapa tugas dan fungsi komnas HAM 1. Pengkajian dan penelitian mengenai instrument HAM internasionalSecara umum, meskipun merupakan sebuah lembaga Negara yang dimiliki oleh Indoensia, namun demikian Komnas HAM juga memiliki fungsi penting dalam melakukan proses pengkajian dan juga penelitian mengenai instrument HAM secara internasional. Hal ini disebabkan karena instrument HAM international dibuat berdasarkan perkembangan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terus berkembang dan bertambah las dampaknya, sehingga Komnas HAM juga perlu ikut mengkaji instrument HAM secara Pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undanganPenelitian dan juga pengkajian terhadap perundang-undangan local juga perlu untuk dilaukan hal ini untuk membantu memperjelas makna dari berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan mengkaji apa apa saja dampak yagn muncul dan pengaruh terhadap hak asasi manusia yang ada. baca manfaat UUD republik Indonesia3. Studi kepustakaan, lapangan dan perbandingan mengenai Hak Asasi ManusiaStudi kepustakaan dan juga penelitian lapangan juga sangat penting untuk dilakukan, guna mencari tahu mengenai dampak jenis jenis pelanggaran HAM, serta apa saja pelanggaran HAM yang marak terjadi. Hal ini nantiny akan sangat membantu Komnas HAM dalam menentukan regulasi dan juga instrument HAM yang berlaku di Pembahasan mengenai Hak Asasi ManusiaPembahasan mengenai HAM dilakukan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dikedepankan untuk memajukan hak asasi manusia. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah agar pelanggaran tehadap hak asasi manusia menjadi lebih berkurang Penyuluhan dan juga penyebarluasan mengenai Hak Asasi ManusiaPenyuluhan dan penyebarluasan mengenai hak asasi manusia dilakukan oleh Komnas HAM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas, betapa hak asasi manusia adalah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, sehingga merupakan sebuah kesalahan besar apabila hak asasi manusia tersebut dilanggar. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai hak asasi manusia itu Penanganan kasus Hak Asasi Manusia baik ringan hingga beratFungsi Komnas Ham yang satu ini merupakan fungsi dan juga tugas, atau bisa juga disebut sebagai kewenangan dari Komnas HAM yang paling penitng. Ya, komnas ham memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap kasus yang menyeret apapun mengenai hak asasi manusia. Melalui fungsi dan juga kewenangan ini, maka komnas ham merupakan salah satu lembaga Negara yang memang benar-benar mampu untuk menjaga martabat manusia yang memilki hak Penanganan Kasus HAMAdapun, dalam penanganan kasus ham, baik berat maupun ringan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh komnas ham, yaitu Tahap Penyeledikan – Tahap pertama yang harus dilalui dalam penanganan kasus ham oleh komnas ham adalah tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh komnas ham terhadap suatu kasus tertentu berdasarkan temuan dari tim penyelidikan komnas ham ataupun berdasarkan laporan masyarakat. Tahap penyelidikan ini dilakukan oleh tim dari komnas ham, yang kemudian akan dikembangkan ke dalam tahap penyidikan. Suatu kasus akan diangkat ke dalam tahap penyidikan apabila dalam kasus tersebut terbukti terdapat indikasi pelanggaran terhadap hak asasi Penyidikan – Tahap kedua yang terjadi ketika penanganan kasus hak asasi manusia adalah tahap penyidikan. Tahap penyidikan dilakukan oleh tim jaksa agung, dan berdasarkan hasil akhir dari laporan penyelidikan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh tim penelidik dari komnas HAM. Pada tahap ini, segala bukti dan juga reka ulang kejadian yang diduga melanggar hak asasi manusia akan diperdalam dan juga dipertegas, sehingga tahap penyidikan bisa berlanjut hingga ke tahap Penuntutan – Setelah pada tahap penyidikan sudah diperoleh kesimpulan, berupa pelanggaran HAM apa yang sudah terjadi, serta tersangka yang sudah ditetapkan berdasarkan alat bukti serta saksi yang ada, maka kemudian proses penanganan pelanggaran HAM dilanjutkan pada tahap Penuntutan. Tahap penuntutan merupakan tahapan setelah penyidikan yan gjuga dilakukan oleh jaksa agung. Setelah proses tahapan penuntutan ini berakhir, dilanjutkan dengan tahapan peradilan pada Pengadilan Hak Asasi Peradilan – Tahap peradilan merupakan tahapan terakhir dan paling panjang dilakukan, karena pada tahap peradilan, semua perangkat peradilan, dan juga upaya mencari keadilan dapat dilakukan, seperti melakukan proses banding, dan juga peradilan ini dilakukan di Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Pada pengadilan ini, semua tuntutan akan dibahas dan ditentukan keputusannya. Setelah proses tersebut berjalan, maka penanganan kasus HAM yang ada pun selesai. Namun demikian ini merupakan hal yang sangat rumit dan juga panjang, bahkan sampai saat ini, masih banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas kasusnya. Karena itu, tugas Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang bertindak untuk mengawasi dan juga melindungi HAM di Negara Indonesia sangatlah berat dan juga penuh Berat Komnas HAMTugas Utama dari Komnas HAM tentu saja sangat berat, meskipun memiliki tugas yang berat, namun tentu saja Komnas HAM tetap harus sanggup mengayomi HAM yang dimilik oleh tiap manusia. Adapun beberapa tugas penting yang dimiliki oleh Komnas HAM antara lain Memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia seperti hak perlindungan anakMemberikan pendampingan terhadap warga yang mengalami kasus pelanggaran HAMMenangani kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari ringan hingga beratMemberikan penyuluhan kepada setiap masyarakat mengenai pentingnya HAMMelakukan revisi, dan membuat aturan-aturan hukum yang tegas yang berkaitan dengan Hak Asasi ManusiaMenggandeng seluruh aparat dan juga lembaga Negara dalam memberantas kasus-kasus pelanggaran Hak asasi manusiaMencari solusi untuk menekan angka pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin meningkat tiap tahunnya[accordion] [toggle title=”Baca juga artikel ppkn lainnya ”]peran PKK dalam pembangunan desatugas dan fungsi kepala sekolahtugas dan fungsi hakim agungbahaya narkoba bagi generasi mudaciri ciri masyarakat madanipengertian amnestifungsi pancasilakonsep MEAfungsi ASEAN dalam hubungan Internasionalfungsi lembaga swadaya masyarakatfungsi lembaga politikpengertian grasijenis jenis koperasistruktur komite sekolahtujuan ASEANfungsi APBN[/toggle] [/accordion] Bacajuga: LPAI harapkan Indonesia segera ratifikasi FCTC lindungi anak Menurut dia, ratifikasi FCTC ini bertujuan memenuhi hak kesehatan terhadap anak sebagaimana tercantum juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihaknya memahami pemerintah belum meratifikasi FCTC karena berbagai alasan termasuk besarnya pendapatan negara dari cukai rokok. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Mungkin ini pertanyaan yang aneh, namun mengapa HAM 'seolah' penting?Murid SMP yang dipukul gurunya lalu murid tersebut berkoar-koar tentang HAMWarga Net yang sindir sana-sini lalu secara mendadak menjadi filosof HAMUmat Agama tertentu yang menggunakan fasilitas publik non-keagamaan dan jika dilarang kemudian berbicaraa tentang kesetaraan HAMAda apa dengan HAM? Jika jawabannya untuk memanusiakan manusia, lalu mengapa penting?Murid SMP yang dipukul tetap bisa hidup dan malah mendapatkan pelajaran berhargaWarga Net dengan segala caciannya yang tidak bermakna, bukankah menandakan ada yang salah dengan pemikirannya?Umat Agama yang menggunakan fasilitas publik non-keagamaan bukankah sudah disediakan tempat lain yang memang sesuai fungsinya?Apa yang kemudian kita lupakan tentang HAM? Mengapa sekarang HAM terasa seperti tameng bagi oknum-oknum tertentu untuk melindungi dirinya dari kesalahan. Menurut Valina Singka Subekti melalui juru bicaranya F-UG dalam naskah komprehensif UUD 1945, sesungguhnya negara berdiri karena masyarakat memerlukan organisasi yang dapat mengatur mereka sehingga menghasilkan kehidupan yang penuh kedamaian dan keadilan. Rakyat kemudian melakukan perjanjian atau kontrak sosial untuk melimpahkan kedaulatannya agar diatur oleh sekelompok orang yang saat ini kita sebut Pemerintah. Tentu saja, Pemerintah memiliki kekuasaan, namun kita harus tahu bahwa kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Maka dicantumkanlah mengenai HAM dalam konstitusi sebagai dasar bernegara untuk melindungi masyakat dari kekuasaan tersebut. Lalu mengapa HAM itu penting? Mudahnya begini, agar semua manusia dapat mengisi perutnya yang lapar tanpa tekanan, agar kita dapat berbicara tanpa menghadapi moncong senjata, agar ketika bagun pagi kita kita tidak melihat meriam di depan mata atau bahkan ledakan dimana-mana, agar kita tidak harus 'membayar' hanya untuk bernafas, agar manusia menjadi manusia yang dapat membedakan dirinya daripada manusia yang bukan manusia. Beberapa ajaran agama percaya bahwa hidup hanya sekali. Bahkan jika hidup tidak 'hanya sekali' sekalipun, waktu ini, priode ini, peristiwa ini, tepat pada saat ini tidak akan bisa ada lagi. Begitulah kiranya HAM menjadi batasan manusia, untuk memaksimalkan 'situasi ini'. Jika HAM memang penting, maka seberapa pentingkah itu? Sangat penting hingga harus dicantumkan dalam seluruh batang tubuh dasar negara kita UUD 1945. Selain itu secara eksplisit HAM diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A hingga 28I dengan satu pasal penutup yakni 28J sebagai bentuk kewajiban terhadap pasal-pasal lainnya. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain dalam artian tidak ada HAM yang sebebas-bebasnya. HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang contoh, ketentuan adanya hukuman mati dalam berbagai undang-undang merupakan pembatasan terhadap hak hidup dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang sejatinya merupakan 'hak yang tidak dapat dibatasi', namun karena seseorang telah melanggar hak orang lain maka menurut Utrech diperbolehkan untuk 'membatasi' hak orang tersebut. Pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Selain itu pembatasan dimaksudkan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban kita tidak boleh memberikan kebebasan atas nama hak asasi manusia untuk sebebas-bebasnya tanpa menghormati hak orang lain. Pembatasan dibenarkan asal ditetapkan dengan undang-undang dan dengan syarat tertentu seperti dimaksud di atas. 1 2 Lihat Humaniora Selengkapnya EGNd.
  • io0f317k78.pages.dev/107
  • io0f317k78.pages.dev/224
  • io0f317k78.pages.dev/226
  • io0f317k78.pages.dev/335
  • io0f317k78.pages.dev/353
  • io0f317k78.pages.dev/232
  • io0f317k78.pages.dev/304
  • io0f317k78.pages.dev/22
  • io0f317k78.pages.dev/353

    • keberadaan komnas ham indonesia sangat penting karena berbagai alasan